“PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEKANBARU”

 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem informasi dewasa ini semakin berkembang 

pesat, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi informatika yang ada di 

seluruh dunia, dengan demikian memudahkan para pengguna sistem informasi 

tersebut untuk lebih meningkatkan kegunaan dari sistem informasi yang 

mereka miliki. Sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, 

informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Penggunaan teknologi informasi 

menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan 

yang ingin menempatkan dirinya pada posisi paling depan.

Pada era globalisasi, teknologi informasi sangat berperan dalam 

membantu pekerjaan manusia saat ini. Dengan kebutuhan manusia yang 

semakin kompleks maka manusia semakin membutuhkan teknologi informasi 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi yang 

ada sekarang ini meliputi banyak hal termasuk perkembangan infrastruktur 

teknologi informasi, kebutuhan akan informasi yang cepat, andal dan akurat 

dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian mutlak 

diperlukan. Perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini 

meliputi banyak hal termasuk perkembangan hardware, software, teknologi 

penyimpanan data dan teknologi informasi, seperti hardware, software, 

teknologi penyimpanan data dan teknologi komunikasi (Laudon, 2006: 174).

     Dalam suatu organisasi sangat meningkat berbagai kebutuhan. 

Kebutuhan akan informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. 

Kebutuhan informasi dapat dipenuhi jika organisasi atau perusahaan

melakukan investasi dibidang teknologi informasi. Sabherwal dan King (1991); 

Grover dan Goslar (1993) membuktikan secara empiris bahwa teknologi 

informasi merupakan sarana untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan 

organisasi. Dengan berinvestasi dalam bidang teknologi informasi maka secara 

langsung akan berdampak terhadap peningkatan kinerja (performance) para 

karyawan atau pegawai dalam organisasi. Penelitian Mahmood dan Mann 

(1993); Barua et al (1995): Brynjofsson dan Hitt (1996); Mitra dan Chaya 

(1996); Rai et al (1997) memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di 

bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan 

produktivitas organisasi.

Para manajer dan karyawan harus dapat menggunakan aplikasiaplikasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional, mempelajari secara 

langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak serta memilih teknologi 

informasi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Salah satu pengukur kesuksesan 

pengembangan sistem informasi pada organisasi adalah Pemakaian sistem 

informasi oleh seluruh anggota perusahaan dan organisasi. Oleh karena itu 

adalah sangat penting bagi anggota organisasi untuk mengerti dan memprediksi 

kegunaan sistem tersebut. Hasil terhadap investasi dibidang teknologi 

informasi tersebut akan kecil jika pegawai gagal untuk menerima teknologi 

tersebut atau memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan kapabilitasnya 

Lucas dan Spitler (1999). Thompson et al (1991; 1994) mendefinisikan 

    penggunaan teknologi sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem 

informasi dalam melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan 

pada intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau 

perangkat lunak yang digunakan. Penggunaan teknologi informasi tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor sosial, faktor affect,

komplektisitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi yang 

memfasilitasi

Davis et al (1989) dalam model TAM yang menyatakkan pemanfaatan 

teknologi informasi akan berdampak terhadap kinerja. Teknologi informasi 

dapat meningkatkan kinerja para individu sebagai anggota suatu organisasi 

yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Dengan ini 

hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen dalam menerapkan 

teknologi informasi adalah sejauh mana keberhasilan sistem tersebut membawa 

dampak positif dalam peningkatan kinerja baik individu maupun organisasi 

secara keseluruhan. Manfaat penggunaan teknologi informasi dapat diukur 

melalui suatu evaluasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan sistem 

itu sendiri.

Pentingnya penggunaan teknologi sebagai bagian dari sistem 

informasi tidak hanya didominasi oleh institusi swasta, tetapi juga sudah 

merambah ke instansi pemerintah.Sistem informasi pemerintahan telah tumbuh 

pesat. tantangan penggunaan sistem informasi pada bidang pemerintahan 

menjadi semakin ketat. Dengan penggunaan teknologi informasi yang baik 

akan menghasilkan Pengelolaan yang berkualitas. Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Surakarta dalam kegiatan operasionalnya tidak 

    terlepas dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Di 

dalam penggunaan sistem informasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Surakarta tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi di 

dalam sistem informasi guna efektifitas sistem informasi di dalamnya. 

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta Surakarta sebagai bagian 

dari sistem informasi, maka peneliti ingin menguji faktor sosial, kesesuaian 

tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi, kompleksitas, 

dan affect yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi dan pengaaruhnya 

terhadap kinerja individual sebagai bagian dari sistem informasi pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Surakarta. Penelitian ini penting 

karena untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan akan teknologi 

informasi pada pekerjaan mereka. Apakah penggunaan teknologi informasi 

berdampak positif terhadap kinerja individual pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Surakarta. Penelitian ini menguji apakah 

penelitian ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, dengan objek yang berbeda. Apakah menghasilkan 

hasil yang sama yaitu penggunaan teknologi berpengaruh secara positif pada 

kinerja individual karyawan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian 

ini adalah :

1. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

2. Apakah kesesuaian tugas berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

3. Apakah konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap penggunaan 

teknologi informasi?

4. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap penggunaan 

teknologi informasi?

5. Apakah komplektisitas berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

6. Apakah faktor affect berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

7. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh faktor sosial dengan

penggunaan teknologi informasi.

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kesesuaian tugas dengan

penggunaan teknologi informasi.

    B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian 

ini adalah :

1. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

2. Apakah kesesuaian tugas berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

3. Apakah konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap penggunaan 

teknologi informasi?

4. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap penggunaan 

teknologi informasi?

5. Apakah komplektisitas berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

6. Apakah faktor affect berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi?

7. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh faktor sosial dengan

penggunaan teknologi informasi.

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kesesuaian tugas dengan

penggunaan teknologi informasi.

    3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh konsekuensi jangka panjang 

dengan penggunaan teknologi informasi.

4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kondisi yang memfasilitasi 

dengan penggunaan teknologi informasi. 

5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh komplektisitas dengan

penggunaan teknologi informasi.

6. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh affect dengan penggunaan 

teknologi informasi.

7. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penggunaan teknologi 

informasi dengan kinerja individual.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengembangan teori terutama sosiologi dan psikologi system informasi.

2. Membuka wawasan tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi

dalam suatu sistem informasi untuk dapat meningkatkan kinerja individual

para pengguna teknologi informasi.

3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai perilaku dalam 

penerapan atau aplikasi ke bidang sistem informasi.

    E. SISTEMATIKA PENULISAN

Terdapat lima bab dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari munculnya masalah 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, 

serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan 

menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian, serta 

penelitian sebelumnya. Terdiri dari landasan teori, kerangka pemikiran 

penelitian dan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel, 

jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data 

yang digunakan untuk menganalisis sampel.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian 

asumsi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan dan saransaran yang perlu disampaikan.

LUAR NEGERI MENYOROTI KUNJUNGAN PRESIDEN DI LUAR NEGERI

 

SINGAPURA: Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pada akhir Mei kembali memunculkan sorotan terhadap intensitas diplomasi luar negeri yang dijalankannya sejak menjabat.

Lawatan tersebut menjadi kunjungan keempat Prabowo ke Prancis dalam 10 bulan dan kembali memicu perdebatan mengenai frekuensi perjalanan luar negeri kepala negara yang sangat sering di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal termasuk di antara pihak yang secara terbuka mempertanyakan pola perjalanan tersebut.

Menurut Dino, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari di luar negeri selama 19 bulan menjabat sebagai presiden sementara biaya perjalanan kepala negara dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Presiden dan rombongan diketahui menginap di hotel mewah Four Seasons George V, Paris, yang berjarak 1,5 kilometer dari Menara Eiffel.

Berdasarkan pemberitaan Tempo, Istana memesan 27 kamar di hotel mewah itu untuk tiga malam, yaitu masing-masing satu kamar tipe presidential suite dan grand premier suite, serta 25 kamar executive suites, superior room, dan deluxe room. Total biaya ditaksir mencapai 281.640,33 euro atau setara Rp5,79 miliar.

“Perjalanan Prabowo tidak  perlu. Terlalu boros kan. Apalagi sekali hotelnya aja berapa? Rp5,7 miliar untuk rombongan. Sementara hasilnya masih jadi pertanyaan,” kritik Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan CNA Indonesia. 

Pernyataan Dino ditanggapi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menilai diplomasi langsung tetap diperlukan di tengah dinamika global.

"Kita harus panen hubungan yang baik," ujar Teddy.

Perdebatan mengenai lawatan luar negeri Prabowo kini tidak lagi semata menyangkut frekuensi perjalanan atau biaya yang dikeluarkan negara. Muncul sejumlah pandangan berbeda dari pakar mengenai apakah diplomasi berintensitas tinggi tersebut merupakan kebutuhan strategis atau aktivitas luar negeri yang manfaatnya masih diperdebatkan.

Beberapa analis berpendapat bahwa perjalanan-perjalanan tersebut seharusnya dipandang sebagai investasi diplomatik jangka panjang, bukan dinilai semata-mata berdasarkan biaya langsung yang dikeluarkan. 

MENGAPA PRABOWO TERUS KE LUAR NEGERI?

Sorotan terhadap frekuensi perjalanan Prabowo muncul di tengah agenda efisiensi pemerintah.

Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan penghematan telah menghasilkan efisiensi lebih dari Rp300 triliun yang diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur.

Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara juga menyoroti pengeluaran yang dinilai tidak efisien.

"Kurangi seminar, apalagi kunjungan kerja. Studi banding, mau studi apa lagi?" katanya dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada November 2024.

Namun, agenda internasional presiden tetap berlangsung padat.

Tidak sampai sebulan setelah dilantik, Presiden berusia 74 tahun itu mengunjungi enam negara dalam 16 hari, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.Agenda internasional tersebut berlanjut sepanjang 2025 dan 2026.

Mantan Menteri Pertahanan itu menyambangi berbagai negara di penjuru dunia mulai dari Asia Tenggara, Australia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara hingga Amerika Latin.

Dari Beijing di Cina hingga Rio de Janeiro di Brasil, dari Brussels di Belgia sampai Kairo di Mesir, Presiden hadir di sejumlah forum internasional maupun pertemuan bilateral.

Data perjalanan yang beredar di ruang publik menunjukkan Prabowo telah melakukan 54 kali kunjungan ke luar negeri yang mencakup 29 negara.

Sebagai perbandingan, pendahulunya Joko "Jokowi" Widodo melakukan 16 kunjungan kenegaraan, sementara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan 10 perjalanan luar negeri pada tahun penuh pertama mereka menjabat.

Malaysia menjadi negara yang paling sering dikunjungi sebanyak lima kali, disusul Uni Emirat Arab dan Prancis sebanyak empat kali.

Tidak ketinggalan ada Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Rusia yang telah disambangi sebanyak tiga kali.

Bagi Dino, persoalan utamanya bukan semata jumlah perjalanan, melainkan cara diplomasi yang Presiden jalankan.

Ia mengusulkan agar diplomasi virtual lebih sering digunakan, forum internasional dimaksimalkan untuk lebih banyak pertemuan bilateral dan peran kementerian luar negeri diperbesar dalam misi yang tidak memerlukan kehadiran langsung presiden.

"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," sarannya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu juga menilai, agenda luar negeri Presiden perlu direncanakan dan dijelaskan kepada publik secara lebih terbuka.

"Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi kepada publik sebelumnya," kritiknya.

Dino menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.

"Perlulah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri."

Selain mendorong agar Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia, Dino menilai Menteri Luar Negeri Sugiono dapat diberi ruang lebih besar untuk menangani misi diplomatik yang bersifat taktis.

Pemerintah membantah sebagian besar kritik tersebut.

Menurut Teddy, delegasi Prabowo justru telah dipangkas secara signifikan.

Bila pada periode sebelumnya satu perjalanan dapat melibatkan lebih dari 120 orang, kata dia, rombongan Prabowo kini umumnya berkisar 50 hingga 60 orang.

"Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya," tekannya.

Seskab juga menolak anggapan bahwa diplomasi luar negeri hanya bersifat seremonial.

Memang benar sebagian agenda memang bersifat tahunan, namun sebagian lain harus menyesuaikan perkembangan regional dan internasional.

"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan," tegasnya.

Teddy juga menilai hubungan antarpemimpin tidak dapat dibangun secara mendadak di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian global.

“Jadi, setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik.”

“Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi,” jelasnya.

Mengenai anggaran, Teddy mengungkapkan bahwa segala kelebihan biaya lawatan luar negeri yang telah dianggarkan oleh negara sepenuhnya ditanggung dari kantong pribadi Presiden Prabowo.

Pemerintah mengaitkan lawatan luar negeri dengan sejumlah hasil diplomasi, mulai dari keanggotaan Indonesia di BRICS, tercapainya tarif 0% dengan Uni Eropa, investasi, kerja sama pertahanan, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, dukungan terhadap Palestina hingga penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri.

“Total investasi yang masuk dalam satu setengah tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea. Kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun rupiah,” sebut Teddy.

KE MANA ARAH DAN PRIORITAS DIPLOMASI DI BAWAH PRABOWO?

Di luar perdebatan mengenai biaya dan frekuensi perjalanan, pola lawatan luar negeri Prabowo juga memunculkan pertanyaan mengenai arah diplomasi Indonesia.

Perdebatan itu mengemuka karena sejumlah negara muncul berulang dalam agenda luar negeri presiden.

Bagi pengamat, pola tersebut menunjukkan prioritas diplomatik tertentu.

Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional Universitas Jambi, memandang mobilitas tinggi Prabowo tidak dapat dipisahkan dari pendekatan diplomasi personal.

Menurut Akbar, publik memang wajar mempertanyakan kontras antara efisiensi anggaran di dalam negeri dengan intensitas perjalanan presiden ke luar negeri.

Apalagi pemotongan anggaran berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan rakyat. 

Namun, ia menilai frekuensi lawatan itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas seremonial.

Akbar mengatakan, Prabowo tampak menjalankan pendekatan yang ia sebut sebagai politik luar negeri bebas aktif plus yang bertumpu pada diplomasi personal dan strategi menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus.

Dalam situasi geopolitik yang semakin terfragmentasi, menurut dia, kehadiran langsung presiden memiliki arti politik tersendiri.

"Kehadiran fisik adalah sinyal komitmen tertinggi yang tidak bisa didelegasikan," katanya kepada CNA Indonesia.

Akbar menerangkan bahwa diplomasi presiden memiliki bobot berbeda dibanding pertemuan tingkat menteri.

"Hanya kepala negara yang bisa bernegosiasi setara dan membuat komitmen politik yang mengikat," ujarnya.

Latar belakang Prabowo di bidang pertahanan, kata dia, turut memengaruhi pendekatan tersebut.

Kerja sama alutsista, transfer teknologi maupun hubungan keamanan, sebut Akbar, sering kali membutuhkan komunikasi langsung antar pemimpin.

Dalam kerangka itu, ia menilai kunjungan berulang ke Prancis, Uni Emirat Arab dan Rusia mencerminkan strategi multi-poros Indonesia.

"Indonesia tidak ingin memilih kubu," katanya.

Menurut dia, pola tersebut memungkinkan Indonesia mengambil teknologi dari Eropa, memperoleh modal dari negara-negara Teluk serta memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui hubungan dengan kawasan Eurasia.

“Ini adalah manuver ambisius untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang otonom dan berpengaruh di tengah rivalitas geopolitik global yang semakin tajam.”

Pandangan mengenai pentingnya diplomasi langsung juga disampaikan Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional President University.

Namun Rezasyah menempatkannya dalam kerangka institusional.

Menurut dia, kunjungan luar negeri presiden pada prinsipnya penting selama memenuhi sejumlah syarat yang jelas.

Pertama, lawatan harus berkaitan dengan kepentingan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, kunjungan perlu membawa manfaat bagi kedua negara dan meningkatkan kualitas kerja sama.

Ketiga, hasilnya harus terukur dan dapat ditindaklanjuti.

Dalam konteks itu, Rezasyah memandang keterlibatan langsung presiden memiliki legitimasi diplomatik tersendiri.

"Presiden RI adalah panglima diplomasi dan pertahanan keamanan," katanya.

Rezasyah menerangkan bahwa keputusan yang dibuat langsung oleh kepala negara memiliki kredibilitas jangka panjang dan dapat menjadi bagian dari memori kolektif hubungan bilateral.

Ia juga mengaitkan kunjungan berulang ke negara seperti Prancis, Uni Emirat Arab dan Rusia dengan perubahan tata kelola global.

Negara-negara tersebut, lanjut Akbar, diproyeksikan memainkan peran penting dalam tatanan dunia yang sedang berubah.

"Karena itu, kemitraan dengan mereka perlu dibangun terus menerus," ujarnya.

Pandangan berbeda disampaikan Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga.

Radityo mempertanyakan apakah pola lawatan Prabowo sejauh ini menunjukkan prioritas diplomasi yang benar-benar jelas.

Sejauh ini pola yang terlihat, lanjutnya, lebih menyerupai diplomasi dengan tingkat visibilitas tinggi di antara negara-negara besar tanpa arah prioritas yang sepenuhnya jelas.

Menurutnya, sulit melihat satu strategi yang konsisten dari pilihan negara yang dikunjungi.

Jika orientasinya adalah keseimbangan antar kekuatan besar, kata Radityo ketika dihubungi CNA Indonesia, maka China seharusnya menjadi tujuan yang lebih dominan.

Sebaliknya, bila logikanya BRICS atau Global South, urai Radityo, Prabowo justru lebih sering mengunjungi negara Global North maupun negara kaya di Timur Tengah.

Ia juga menyoroti minimnya kunjungan ke kawasan Afrika selain agenda tertentu seperti D-8 di Mesir.

"Mengapa Prancis? Mengapa UEA? Mengapa Rusia?" tanya Radityo.

"Mengapa bukan China dan Amerika Serikat? Mengapa bukan markas Uni Eropa di Brussel?"

Menurut dia, kunjungan berulang belum tentu menunjukkan prioritas strategis yang jelas.

Ia mencontohkan sebagian perjalanan ke Prancis maupun Inggris yang tidak selalu berkaitan dengan isu pertahanan.

Sebagian agenda lain, kata dia, lebih banyak bersifat simbolik.

"Sebagian hanya parade nasional atau pertemuan dengan raja," kritiknya.

Radityo juga membandingkan diplomasi Prabowo dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal aktif melakukan lawatan ke luar negeri.

Ia menggarisbawahi konteks keduanya berbeda.

Pada masa Gus Dur, Indonesia sedang berupaya memulihkan kepercayaan internasional pasca transisi politik.

Karena itu, diplomasi aktif Gus Dur lebih mudah dipahami.

"Gus Dur perlu membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan meyakinkan mitra internasional untuk kembali," jelasnya

"Apa yang sebenarnya perlu dibuktikan Prabowo?"

BAGAIMANA HASIL DIPLOMASI PRABOWO DIUKUR?

Perdebatan mengenai pola lawatan Prabowo pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan lain: bagaimana keberhasilan diplomasi presiden dinilai?

Rezasyah menerangkan, diplomasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah perjalanan maupun sorotan yang menyertainya.

Ia menguraikan terdapat instrumen yang lebih konkret seperti joint communique, notulensi dan tindak lanjut kerja sama yang dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kunjungan luar negeri, kata Rezasyah, dapat dinilai berhasil apabila mendukung kepentingan nasional, menghasilkan manfaat nyata dan dapat diteruskan oleh kementerian, pelaku usaha maupun pihak lain.

Karena itu, menurut dia, transparansi tetap penting.

"Menlu perlu menjelaskan semua hasil kunjungan secara rinci dan terukur," sebutnya.

Ia juga menekankan penggunaan anggaran serta pembagian tanggung jawab antar lembaga perlu disampaikan secara jelas kepada publik.